BANDUNG, PEWARTA JABAR — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pemanfaatan teknologi dan data dalam penyelenggaraan pemerintahan agar berbagai program pembangunan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR), sebuah aplikasi yang mengintegrasikan berbagai data sektoral untuk membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat secara lebih detail.
Data yang dihimpun mencakup berbagai sektor, di antaranya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, sosial, hingga kependudukan. Data tersebut juga terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pembangunan Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penggunaan data secara terperinci menjadi penting agar pemerintah dapat menentukan kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Menurut Herman, persoalan masyarakat harus dapat diketahui secara spesifik hingga tingkat individu dan alamat.
“Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pengangguran, untuk kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” ujar Herman saat menghadiri Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Ia mengibaratkan pemanfaatan data tersebut seperti seorang dokter yang harus mengetahui penyakit pasien secara tepat sebelum memberikan obat.
“Kalau diagnosa harus tahu persis sakitnya apa. Kalau ingin jenis obatnya tepat, ingin dosisnya tepat, mau tidak mau harus tahu kedalaman,” katanya.
Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan persoalan masing-masing masyarakat. Hal tersebut mencakup upaya menekan angka anak tidak sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menangani kasus tuberkulosis (TBC), hingga mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan.
SADA JABAR juga diarahkan tidak hanya menjadi instrumen bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari pengembangan layanan publik berbasis digital.
Herman mengatakan, ke depan masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan dengan lebih mudah melalui perangkat digital.
Mulai dari layanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga berbagai kebutuhan lainnya dapat dikembangkan agar terhubung dalam satu ekosistem layanan.
“Jadi warga itu bisa mengurus apa pun dari smartphone,” ujarnya.
Dalam layanan administrasi kependudukan misalnya, setelah seorang anak lahir, berbagai dokumen seperti akta kelahiran digital, NIK, Kartu Identitas Anak (KIA) hingga pembaruan Kartu Keluarga (KK) diharapkan dapat diproses dengan lebih cepat dan mudah.
Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan pelayanan secara langsung di tingkat desa dan kecamatan. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi digital tetap mendapatkan pelayanan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan, data yang tersedia dalam SADA JABAR dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan untuk menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Integrasi data juga dinilai dapat membantu pemerintah menghindari terjadinya tumpang tindih program.
“Dengan mengetahui data dari SADA JABAR, pemerintah dapat melihat apakah sasaran sudah, sedang atau belum mendapat penanganan,” kata Adi.
Menurutnya, data tersebut juga memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan terhadap program yang telah diberikan. Dengan demikian, perkembangan dan capaian program dapat diketahui, termasuk persoalan yang masih membutuhkan penanganan.
Pemprov Jawa Barat berharap pemanfaatan SADA JABAR dapat mendukung transformasi digital pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, murah, baik dan aman.
Transformasi tersebut juga membutuhkan perubahan pola kerja aparatur pemerintahan. Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan tidak hanya menjadi kemampuan generasi muda, tetapi dapat diterapkan oleh seluruh aparatur dalam mendukung pelayanan publik.
Melalui SADA JABAR, Pemprov Jawa Barat menargetkan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan semakin berbasis data sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih tepat.
