Pemerintah Kabupaten Garut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menggelar agenda Sosialisasi Antikorupsi dan Penguatan Integritas bagi jajaran kepala desa di wilayah Kabupaten Garut. Acara tersebut diselenggarakan di Aula Universitas Garut Kampus 1 (Hampor), Jalan Prof. K.H. Cecep Syarifudin, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada Selasa (15/9/2026).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang turut hadir secara langsung mengutarakan apresiasinya atas kehadiran serta arahan dari tim KPK-RI. Menurutnya, pemerintah desa memegang peranan amat strategis sebagai garda terdepan dalam menyalurkan pelayanan kepada warga masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman tata kelola yang bersih menjadi syarat mutlak dalam menjalankan kewenangan di tingkat desa.
Abdusy Syakur Amin menyampaikan harapan besar agar seluruh kepala desa mampu menyerap dan mempraktikkan materi sosialisasi tersebut dalam birokrasi sehari-hari. Menurut Bupati, ketika prinsip integritas dipahami dan diterapkan secara menyeluruh, penyelenggaraan roda pemerintahan desa dapat berjalan efektif, taat pada regulasi yang berlaku, serta terbebas dari penyimpangan maupun praktik korupsi demi mewujudkan kesejahteraan warga.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Antikorupsi KPK-RI, Muhammad Indra Furqon, hadir memberikan pembekalan secara langsung. Indra menegaskan bahwa kedatangan timnya bertujuan memberikan edukasi menyeluruh kepada para pimpinan desa mengenai batasan hukum dalam menjalankan wewenang. Paket edukasi tersebut disajikan secara komprehensif, mencakup pemahaman delik antikorupsi, penanaman nilai integritas, strategi pencegahan suap dan gratifikasi, hingga mekanisme pengelolaan kepentingan publik.
Melalui penyelenggaraan pembekalan intensif ini, pihak KPK-RI bersama Pemerintah Kabupaten Garut menaruh harapan besar akan lahirnya figur kepala desa yang berintegritas tinggi. Langkah ini diharapkan mampu mendorong para pimpinan desa di Kabupaten Garut untuk menjadi barometer serta teladan positif dalam mengawal pembangunan daerah yang bersih dan transparan.
