Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial untuk menangkap berbagai peluang pendanaan dari pemerintah pusat demi mendukung keberlanjutan pembangunan pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Ajakan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat, 25 September 2026. Pertemuan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.
Rapat paripurna kali ini secara khusus membahas agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda Tahun Anggaran 2026. Selain itu, agenda sidang juga mencakup Penyampaian Kata Akhir Fraksi serta pengambilan Keputusan DPRD Kabupaten Garut.
Dalam pidatonya, Abdusy Syakur Amin mengingatkan kembali esensi peran anggota legislatif sebagai representasi partai politik dan konstituen. Menurutnya, hubungan kerja sama yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif merupakan kunci utama dalam menjembatani berbagai aspirasi serta harapan masyarakat Garut.
Di sisi lain, Bupati Garut memaparkan tantangan anggaran yang sedang dihadapi daerah saat ini, terutama terkait adanya kebijakan efisiensi fiskal dan penurunan alokasi Transfer ke Daerah atau TKD. Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Garut terus aktif menjalin koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menjajaki sumber pendanaan alternatif, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya melalui skema kebijakan Instruksi Presiden.
Menyikapi informasi dari Bappenas mengenai sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional dan Proyek Strategis Nasional yang akan digulirkan pada tahun 2027, Bupati menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk segera bergerak cepat. SKPD diminta segera memetakan program-program pembangunan daerah yang berpotensi diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah pusat tersebut.
Ia menegaskan bahwa seluruh langkah taktis ini pada akhirnya bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Garut. Di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi daerah, efektivitas dan kebermanfaatan langsung dari setiap program yang direncanakan harus menjadi prioritas utama dibandingkan sekadar mengejar kuantitas kegiatan pembangunan.
