Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyoroti adanya kesenjangan pada angka partisipasi sekolah serta menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan swasta dalam mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun. Penilaian tersebut disampaikan olehnya saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Acara penting tingkat nasional tersebut diselenggarakan di Ballroom Hotel Harmoni Garut, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Di hadapan para peserta rapat koordinasi, Bupati memaparkan data Angka Partisipasi Murni yang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan di setiap jenjang pendidikan di wilayahnya. Berdasarkan data yang disampaikan, APM untuk jenjang Sekolah Dasar telah mencapai 93,01 persen, sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama berada di bawah angka 89,31 persen. Sementara itu, tingkat partisipasi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Atas tercatat berada pada posisi yang jauh lebih rendah dibandingkan jenjang-jenjang sebelumnya.
Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan rasa khawatirnya terhadap kondisi tersebut karena berkaitan langsung dengan upaya pencapaian visi pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Ia mengungkapkan rasa ngeri apabila cita-cita menuju Indonesia Emas ingin diwujudkan namun masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan pada waktu yang semestinya. Oleh karena itu, persoalan partisipasi ini dinilai memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak terkait.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan program Wajib Belajar 13 Tahun secara optimal tanpa adanya dukungan nyata dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga. Menurut pandangannya, peran lembaga pendidikan swasta, khususnya pada sektor Pendidikan Anak Usia Dini, memegang posisi yang sangat vital karena hampir seluruh penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Garut dikelola secara mandiri oleh pihak swasta.
Sebagai perbandingan, jumlah angka kelahiran di Kabupaten Garut tercatat mencapai sekitar 43.000 anak setiap tahunnya, dan bahkan pernah menyentuh angka 54.000 anak pada tahun 2018 lalu. Jumlah tersebut dinilai relatif sebanding dengan total peserta didik PAUD yang ada saat ini, sehingga penguatan terhadap lembaga PAUD swasta dipandang sebagai langkah krusial untuk memperluas akses dasar pendidikan bagi masyarakat. Dari aspek kelembagaan sekolah, hampir seluruh layanan PAUD merupakan kontribusi pihak swasta, sehingga keseriusan dalam membangun pendidikan 13 tahun harus dimulai dengan memperkuat sektor tersebut.
Selain menyoroti PAUD, Bupati juga menguraikan kondisi pada jenjang pendidikan dasar di mana Kabupaten Garut saat ini memiliki 1.411 sekolah negeri berbanding 126 sekolah swasta. Meskipun kualitas sejumlah Sekolah Dasar swasta di kawasan perkotaan terus menunjukkan peningkatan yang positif, tantangan besar masih ditemukan pada ketersediaan daya tampung sekolah untuk jenjang lanjutan seperti Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, serta masih rendahnya tingkat kelanjutan partisipasi peserta didik.
Faktor ekonomi diakui sebagai salah satu hambatan utama yang menyebabkan banyak anak di daerah tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ferdiansyah, atas penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar serta kepada pemerintah pusat atas segala dukungan yang diberikan dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Di samping masalah keterjangkauan akses dan partisipasi, Bupati turut memberikan perhatian serius terhadap tantangan peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik di daerahnya. Ia membeberkan bahwa hingga saat ini masih ditemukan kondisi guru yang belum menyelesaikan pendidikan strata satu serta mengajar mata pelajaran yang tidak linear dengan latar belakang disiplin ilmu pendidikannya. Menanggapi persoalan disparitas antara kebutuhan dan ketersediaan kualifikasi guru tersebut, ia menyambut baik adanya program beasiswa bagi guru dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait pembiayaan kuliah jenjang sarjana.
