Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (K-KPSI). Dukungan ini diberikan khususnya dalam hal penguatan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, saat menerima jajaran K-KPSI di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Garut pada Senin, 14 September 2026.

Dalam audiensi tersebut, pihak K-KPSI menyampaikan sedikitnya 14 poin tuntutan dan perhatian terkait kebijakan ketenagakerjaan. Seluruh poin yang telah disepakati tersebut rencananya akan diteruskan oleh DPRD Kabupaten Garut kepada pemerintah pusat agar dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi.

Aris Munandar menegaskan bahwa pemerintah daerah pada dasarnya siap mendukung perjuangan para buruh, selama aspirasi yang diusung berorientasi pada penguatan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia menyampaikan bahwa DPRD Garut siap menjadi jembatan penyambung aspirasi serikat buruh ke tingkat pusat.

Selain mendorong penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat, pertemuan ini juga memicu langkah konkret di tingkat lokal. DPRD Kabupaten Garut mulai mendorong proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketenagakerjaan Kabupaten Garut.

Koordinator K-KPSI, Andre, memberikan respons positif atas penerimaan dan dukungan yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Garut. Menurutnya, dukungan dari pihak legislatif daerah ini menjadi poin penting bagi perjuangan buruh, baik dalam pembentukan kebijakan daerah maupun pengawalan regulasi nasional.

Andre merangkum bahwa DPRD Garut secara politis mendukung agar Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak disahkan pada Oktober 2026 oleh DPR RI. Pihak DPRD Kabupaten Garut juga menyatakan dukungannya terhadap keberadaan organisasi K-KPSI di Kabupaten Garut.